Kegiatan
statistik seperti survei dan kompilasi produk administrasi (kompromin) tidak
hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi
pemerintah lainnya. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS
dengan instansi pemerintah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan
statistik. Salah satu bentuk koordinasi penyelenggaraan statistik ini adalah
melalui “Rekomendasi Kegiatan Statistik”.
Rekomendasi
kegiatan statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap
rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh
Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/OPD) ke BPS. Lebih lanjut,
mekanisme rekomendasi ini diatur melalui PP No.51 Tahun 1999, yang menyatakan
bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:
1.
Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada
BPS;
2.
Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
3.
Menyerahkan penyelenggaraan survei yang dilakukannya
kepada BPS.
Salah
satu tugas BPS sebagai pembina data statistik adalah memberikan rekomendasi
dalam proses perencanaan pengumpulan data (Perpres No.39/2019 tentang Satu Data
Indonesia). Dalam proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik, BPS terlebih
dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang
disampaikan oleh K/L/OPD ke BPS, untuk selanjutnya akan diterbitkan surat
rekomendasi.
Tujuan
dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini adalah untuk menghindari
duplikasi kegiatan statistik dan menyusun metadatabase statistik sektoral.
Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS
sangat membantu BPS dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang
andal, efektif, dan efisien.
