Benturan
kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan
pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan
wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau
tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. (UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan).
Penanganan
Benturan Kepentingan merupakan kegiatan yang termasuk dalam pembangunan Zona
Integritas khususnya pilar Penguatan Pengawasan yang merupakan pilar perubahan
reformasi birokrasi yang ke-5.
Pencegahan
Benturan Kepentingan :
· Ikut dalam
proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan
kepentingan
· Memanfaatkan jabatan
untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga/kerabat, kelompok, golongan
dan atau pihak lain
· Memegang
jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
· Melakukan
transaksi dan atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan
pribadi, keluarga atau golongan
· Menerima,
memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun
yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya kegamaan,
atau acara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
· Mengijinkan
mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada
pejabat atau pegawai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
· Menerima
refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari
pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan
potensi benturan kepentingan
· Bersikap
diskriminati dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan sesuatu atau
beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
· Sengaja turut
serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan
jasa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang
bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan
terhadap kegiatan yang sama
Benturan
kepentingan merupakan akar/sumber dari terjadinya korupsi. Salah satu tindakan
pencegahan terhadap korupsi adalah dengan penanganan benturan kepentingan
