Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN). Oleh karena itu gratifikasi
memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang
dilarang atau sesuatu yang salah.
Gratifikasi adalah “pemberian dalam arti luas yang
meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di
dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik”. Penjelasan Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang
Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
Tipikor).
Di dalam konteks birokrasi dan pemerintahan,
gratifikasi seringkali terkait dengan masalah etika dan integritas. Gratifikasi
yang diterima oleh pejabat atau pegawai negeri bisa menimbulkan konflik
kepentingan atau memengaruhi keputusan yang diambil, yang pada akhirnya dapat
merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, banyak negara dan institusi,
termasuk di Indonesia, memiliki peraturan dan kebijakan untuk mencegah dan
mengatur penerimaan gratifikasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sesuai
dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Di Indonesia, misalnya, gratifikasi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karyawan atau
pejabat publik diharapkan untuk melaporkan dan menghindari penerimaan
gratifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi
keputusan mereka dalam menjalankan tugasnya.
