Blitar, Rabu 25 Oktober 2023.
Pada hari ini
BPS Kabupaten Blitar mendapatkan undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar dalam agenda "Audiensi dan Pemaparan Data Kemiskinan Kabupaten
Blitar Tahun 2023". Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala BPS Kabupaten
Blitar Bapak Wahyu Purnamahadi, S.ST, S.E,M.Si bersama beberapa Ketua Tim
beserta anggotanya. Agenda ini dilaksanakan di kantor Bupati Blitar, dan
pemaparan langsung kepada Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah beserta beberapa Kepala
Dinas/Instansi terkait.
Data
kemiskinan merupakan indikator utama untuk pelaksanaan kebijakan pengentasan
kemiskinan di Indonesia dan salah satunya di wilayah Kabupaten Blitar. Tujuan pengukuran
kemiskinan antara lain menentukan sasaran (khususnya untuk geographic
targeting) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk, mengukur dampak dari
program pembangunan, shocks/goncangan
atau kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan penduduk, membandingkan
antar waktu, membandingkan antar wilayah
atau antar daerah. Pemaparan ini juga menjelaskan kesimpulan dari hasil
pendataan penduduk miskin oleh BPS di Wilayah Kabupaten Blitar dan dari rentang
waktu antara tahun 2003 sampai dengan Maret 2023 saat ini penduduk miskin di
Kabupaten Blitar ada pada angka 8.69% dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan
sebesar 1.210. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan ini
turun 0.02 % yaitu 8,71 % pada tahun 2022 dan 8,69 % pada tahun 2023.
Selain itu
dalam pemaparan ini juga dijelaskan kesimpulan pendataan kemiskinan di
Kabupaten Blitar, antara lain : penanganan kemiskinan umumnya bersifat
sementara sehingga hasilnya terputus karena yang tertinggal tidak memiliki
kemampuan untuk mengejar kenaikan, garis kemiskinan kebijakan yang inklusif dan
berkelanjutan, penanganan kemiskinan sebaiknya berangkat dari kebutuhan,
sehingga bantuan yang diberikan harus berbeda tergantung kondisi penduduk
miskin, pemetaan rumah tangga miskin. Memutus rantai kemiskinan karena sebagian
besar kemiskinan diturunkan dari orang tua yang miskin, pendidikan dan lapangan
kerja, pengendalian harga adalah hal urgen, untuk memastikan keterjangkauan
harga dari sisi konsumen, sekaligus menjaga pasar agar memiliki daya beli yang
proporsional menjaga inflasi pada level optimum Lebih dari separoh kepala rumah
tangga miskin bekerja di sektor pertanian, kebijakan yang berpihak pada petani,
khususnya petani gurem dan buruh tani. Dengan agenda pemaparan langsung data
kemiskinan kepada Bupati Blitar ini diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan
guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blitar dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Blitar
